Pilpres Hampir Pasti Satu Putaran

HASIL QUICK COUNT Kamis, 9 Juli 2009 JAKARTA (Suara Karya): Hasil hitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengungguli lawannya di Pemilihan Presiden 2009, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Berdasarkan hasil hitungan cepat, Direktur LP3ES Suhardi Suryadi memprediksi pilpres berlangsung satu putaran. Menurut dia, pasangan SBY-Boediono mendapat dukungan tertinggi melampaui separo dari 90 persen TPS jumlah pemilih secara nasional. Bahkan, di kantong-kantong suara yang diprediksi akan dimenangkan oleh pasangan JK-Wiranto, seperti di Aceh, pasangan SBY-Boediono menang telak dengan perolehan suara 90,97 persen, sementara JK-Wiranto hanya 4,62 persen. Secara nasional, kata dia, rata-rata kemenangan pasangan SBY-Boediono mencapai 59 persen. Sedangkan JK-Wiranto hanya menang di Sulawesi Selatan dengan perolehan suara 62,29 persen, Sulawesi Barat 49,57 persen, dan Megawati-Prabowo hanya memenangi suara di Bali dengan perolehan suara 54,32 persen. Berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga lain, Hitungan cepat Indonesia Development Monitoring (IDM) justru sebaliknya. Menurut IDM, SBY-Boediono meraih suara 38,83 persen, Megawati-Prabowo 30,35 persen dan JK-Wiranto 31,29 persen. IDM mengambil sampel dari 3. 000 TPS di 33 provinsi mulai pukul 13.00 (wib, wita, wit) dengan teknik menghitung langsung hasil dari penghitungan suara di setiap TPS. Lembaga Riset Informasi (LRI) merilis, pasangan SBY-Boediono meraih 61,11 persen, Megawati-Prabowo 27,02 persen, JK-Wiranto 11,87 persen. Capres Jusuf Kalla mengaku menghargai setiap hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei dan stasiun televisi. Namun, Jusuf Kalla mengatakan akan tetap menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan keyakinannya. Jusuf Kalla memberikan penghargaan terhadap hasil-hasil quick count meski menempatkannya di posisi kedua atau ketiga. Jusuf Kalla menilai hasil quick count bukanlah hasil keseluruhan karena hanya mengambil setengah persen dari tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel. Mengenai indikasi kecurangan, Jusuf Kalla mengatakan belum melihat hubungannya dengan hasil quick count. Namun, berdasarkan laporan saksi di lapangan, Jusuf Kalla mengatakan, para saksi masih menganggap hasil quick count belum sesuai dengan kondisi di lapangan. "Sejauh ini di daerah masih positif, masih menganggap hasil quick count tidak sesuai di lapangan," ujarnya. Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan meski saat ini dalam proses penghitungan cepat ia unggul dibandingkan Jusuf Kalla, hubungan keduanya tetap baik. Mereka berdua tetap berkomitmen menuntaskan tugas pemerintahan hingga akhir masa jabatan, yaitu 20 Oktober 2009. Ia menjelaskan hasil penghitungan cepat yang mengunggulkan dirinya tidak akan mengganggu hubungan kerja di antara keduanya. "Kami dipilih pada 2004 lalu dan mengucapkan sumpah, tentu akan penuhi sumpah itu. Dan ketika Pak JK bertemu dengan saya secara tertulis beliau ingin maju sebagai capres dan kami sepakat melanjutkan tugas hingga akhir masa jabatan," tegasnya. Yudhoyono mengatakan, ia pernah mengalami kekalahan saat pemilihan wakil presiden pada 2001 lalu, dan memang memerlukan waktu untuk menata hati dan kemudian melangkah ke depan. Sementara itu, pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo Subianto menganggap ada upaya pembentukan opini bahwa penghitungan suara dalam proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sudah selesai. "Sebaiknya, seluruh lapisan masyarakat harus bersabar dan teliti. Tunggu penghitungan suara nasional masuk," kata cawapres Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam. Menurut Prabowo, proses penghitungan suara masih berjalan dan jumlah suara yang masuk ke KPU masih sebagian, malah tergolong masih kecil. Namun, pihaknya mengindikasikan kelompok berupaya menciptakan opini bahwa proses penghitungan itu sudah selesai dan telah didapatkan hasilnya. Indikasi tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan mengumumkan hasil quick count atau penghitungan cepat sebelum proses penghitungan nasional selesai. Bahkan, kata Prabowo, pengumuman hasil quick count itu satu jam setelah selesai proses pemungutan suara. Lembaga-lembaga survei itu mendasarkan diri pada proses exit poll, yakni melakukan survei dengan cara wawancara langsung terhadap pemilih usai mencontreng di TPS. "Padahal di beberapa negara maju, proses exit poll itu dianggap kriminal," katanya. (Tri Handayani/M Kardeni/Rully/Feber Sianturi)

Apa Neoliberalisme Itu?

Dengan dipilihnya Boediono sebagai cawapresnya SBY, diskusi tentang neoliberalisme (neolib) menjadi marak. Namun, diskusinya tidak memberikan gambaran jelas.

Liberalisme adalah paham yang sangat jelas digambarkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit pada 1776 dengan judul An inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Buku ini sangat terkenal dengan singkatannya The wealth of nations dan luar biasa pengaruhnya. Dia menggambarkan pengenalannya tentang kenyataan hidup. Intinya sebagai berikut.

Manusia adalah homo economicus yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya. Kalau karakter manusia yang egosentris dan individualistis, seperti ini dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun, dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang efisien dari faktor- faktor produksi, pemerataan dan keadilan, kebebasan, daya inovasi, dan kreasi berkembang sepenuhnya. Prosesnya sebagai berikut.

Kalau ada barang dan jasa yang harganya tinggi, sehingga memberikan laba yang sangat besar (laba supernormal) kepada para produsennya, banyak orang akan tertarik memproduksi barang yang sama. Akibatnya, suplai meningkat dan ceteris paribus harga turun. Kalau harga turun sampai di bawah harga pokok, ceteris paribus supply menyusut karena harga meningkat lagi. Harga akan berfluktuasi tipis dengan kisaran yang memberikan laba yang sepantasnya saja (laba normal) bagi para produsen. Hal yang sama berlaku buat jasa distribusi.

Buku ini terbit pada 1776, ketika hampir semua barang adalah komoditas yang homogen (stapel producten), seperti gandum, gula, garam, dan katun. Lambat laun daya inovasi dan daya kreasi dari beberapa produsen berkembang. Ada saja di antara para produsen barang sejenis yang lebih pandai, sehingga mampu melakukan diferensiasi produk. Sebagai contoh, garam dikemas ke dalam botol kecil praktis yang siap pakai di meja makan. Di dalamnya, ditambahi beberapa vitamin dan diberi merek yang dipatenkan. Dia mempromosikan garamnya yang berlainan dengan garam biasa.

Konsumen percaya dan ber-sedia membayar lebih mahal. Produsen bisa memperoleh laba tinggi tanpa saingan untuk jangka waktu yang cukup lama. Selama itu, dia menumpuk laba tinggi (laba supernormal) yang menjadikannya kaya.

Karena semuanya dibolehkan tanpa pengaturan oleh pemerintah, dia mulai melakukan persaingan yang mematikan para pesaingnya dengan cara kotor, yang ditopang oleh kekayaannya. Sebagai contoh, produknya dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. Dia merugi. Kerugiannya ditopang dengan modalnya yang sudah menumpuk. Dengan harga ini semua pesaing akan merugi dan bangkrut. Dia tidak, karena modalnya yang paling kuat. Setelah para pesaingnya bangkrut, dengan kedudukan monopoli, dia menaikkan harga produknya sangat tinggi.

Contoh lain, kasus pabrik rokok yang membeli rokok pesaingnya, disuntik sangat halus dengan cairan sabun. Lantas dijual lagi ke pasar. Beberapa hari lagi, rokoknya rusak sehingga mereknya tidak laku, pabriknya bangkrut.

Yang digambarkan Adam Smith mulai tidak berlaku lagi, karena apa saja boleh. Pengusaha majikan mulai mengerjakan sesama manusia dengan gaji dan lingkungan kerja yang di luar perikemanusiaan. Puncaknya terjadi dalam era revolusi industri, yang antara lain mengakibatkan anak-anak dan wanita hamil dipekerjakan di tambang-tambang. Perempuan melahirkan dalam tambang di bawah permukaan bumi. Mereka juga dicambuki bagaikan binatang. Dalam era itu seluruh dunia mengenal perbudakan, karena pemerintah tidak boleh campur tangan melindungi buruh.

Dalam kondisi seperti itu, lahir pikiran Karl Marx. Banyak karyanya, tetapi yang paling terkenal menentang Adam Smith adalah Das Kapital yang terbit 1848. Marx menggugat semua ketimpangan yang disebabkan mekanisme pasar yang tidak boleh dicampuri pemerintah. Marx berkesimpulan, untuk membebaskan penghisapan manusia oleh manusia, tidak boleh ada orang yang mempunyai modal yang dipakai untuk berproduksi dan berdistribusi dengan maksud memperoleh laba. Semuanya harus dipegang oleh negara dan setiap orang adalah pegawai negeri.

Persaingan

Dunia terbelah dua. Uni Soviet, Eropa Timur, Tiongkok, dan beberapa negara menerapkannya. Dunia Barat mengakui sepenuhnya gugatan Marx, tetapi tidak mau membuang mekanisme pasar dan kapitalisme. Eksesnya diperkecil dengan berbagai peraturan dan pengaturan. Setelah dua sistem ini bersaing selama 40 tahun, persaingan dimenangkan oleh Barat. Maka tidak ada lagi negara yang menganut sistem komunisme ala Marx-Lenin-Mao.

Semuanya mengadopsi mekanisme pasar dan mengadopsi kapitalisme dalam arti sempit, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki kapital untuk berproduki dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Tetapi, kapital harus berfungsi sosial. Apa arti dan bagaimana perwujudannya? Sangat beragam. Keragaman ini berarti juga bahwa kadar campur tangannya pemerintah sangat bervariasi, dari yang sangat minimal sampai yang banyak sekali.

Orang-orang yang menganut paham bahwa campur tangan pemerintah haruslah sekecil mungkin adalah kaum neolib. Mereka tidak bisa mengelak terhadap campur tangan pemerintah, sehingga tidak bisa lagi mempertahankan liberalisme mutlak dan total, tetapi harus militan mengerdilkan pemerintah untuk kepentingan korporatokrasi. Jadi, walaupun yang liberal mutlak, yang total, yang laissez fair laissez aller dan laissez fair laissez passer, yang cut throat competition dan yang survival of the fittest mutlak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kaum neolib masih bisa membiarkan kekayaan alam negara kita dihisap habis oleh para majikannya yang kaum korporatokrat dengan dukungan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF.

Tim ekonomi dalam pemerintahan di Indonesia sejak 1967 adalah kaum neolib yang lebih ekstrem dari rekan-rekannya di negara-negara barat. Perkecualiannya hanya sebentar sekali, yaitu selama kabinet Gus Dur.

Kwik Kian Gie
Penulis adalah Mantan Menko Ekuin
Sumber: Suara Pembaruan, 2009-05-19
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=8112

10 Tanda-tanda Kekalahan SBY

Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada masa pemilu ini, mungkin hanya terjadi kebetulan, namun makna peristiwa ‘kebetulan’ bisa jadi adalah pertanda. Kalimat bijak mengatakan,”tak mungkin ada asap jika tak ada api”, mendung adalah pertanda hujan, sebagai pertanda bisa turun hujan bisa juga tidak, dengan demikian bagi para fans SBY Berbudi kiranya bisa memaklumi postingan saya ini. Ibarat pawang hujan yang menggiring agar si mendung tidak menurunkan hujan di tempat SBY Berbudi, nah ..metafora ini bisa menjadi saran bagi tim sukses SBY Berbudi agar segera menyiapkan pawang setelah membaca tulisan saya ini.

Seorang paranormal Ki Joko Bodo juga telah meramalkan kekalahan SBY seperti postingan saya sebelumnya http://public.kompasiana.com/2009/04/22/ramalan-ki-joko-bodo-sby-tumbang/ tanda-tanda lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam Rakernas PD di Kemayoran pasca Pileg, SBY melontarkan kalimat akan menolak hasil pemilu 300 % jika masalah DPT tidak selesai, ini pengingkaran nyata yang tidak disadari SBY, karena jika mau menyelesaikan DPT Pileg, maka sejumlah pemilih yang tidak masuk List DPT saat Pileg, harus diadakan pencontrengan ulang. Nyatanya tidak dilakukan, secara tidak sadar SBY sebenarnya sudah menolak hasil Pileg yang dimenangkan oleh PD.

2. Saat SBY melakukan sukuran di Cikeas untuk kemenangan PD di Pileg melontarkan pidato perang urat syaraf terhadap JK dengan slogan lebih cepat lebih baik, padahal slogan ini ada sebelum masa kampanye Pileg, koq bukan saat itu SBY bereaksi. Artinya SBY menyadari posisi yang terpojok, merasakan bayang-bayang kekalahan, penurunan semangat keyakinan akan menang. Lontaran ini juga disampaikan pada saat yang kurang tepat, lagi acara sukuran, kenapa mesti di isi dengan pidato seolah permusuhan. Artinya menodai barokah sukuran itu sendiri.

3. SBY tidak Berbudi lagi, istilah ini muncul setelah tagline SBY Berbudi diganti dengan SBY-Boediono, karena makna berbudi bagi orang palembang bermakna pembohong. Bagi kalangan yang percaya dunia mistikus ini adalah pertanda buruk, bagi kalangan awam ini menjadi tanda tanya besar, “koq bisa kena gitu ya.” Terlepas dari ini saya menilai bahwa SBY memilih Boediono tidak dalam persiapan yang matang, seperti tiba masa tiba akal, buktinya taglinenya mengalami kesalahan fatal. Jadi lamanya penentuan sikap SBY memilih cawapres bisa dikatakan SBY sangat gamang, lelet dan tidak bisa berpikir cepat dan strategis di dalam menentukan sikap.

4. Pemilihan Boediono SBY seperti bertarung mengundi nasib bak pepatah, “Air di tempayang ditumpahkan karena mengharap hujan besar akan datang,” Motivasi lain memilih Boediono selain sebagai misi di dalam membangun citra bahwa SBY serius menangani persoalan ekonomi Indonesia adalah kaderisasi Boediono sebagai Capres PD di Pemilu 2014. Ternyata Boediono mengalami banyak penolakan di berbagai kalangan, ini kesan arogansi SBY, padahal banyak tokoh lain yang lebih baik dan tidak resisten konflik di tengah masyarakat. Membuang air ditempayang karena jika berpasangan dengan JK atau HNW, SBY sudah jelas menang, sangat mungkin menang di putaran pertama. memilih Boediono karena mengharap hujan besar akan datang, bisa menang Pilpres nanti, bisa melindungi obligor BLBI yang bermasalah, dan Boediono siap di kader oleh SBY untuk suksesi di Pilpres 2014. Jika hujan besar yang diharap tidak datang, apa mau dikata mari bersama PD makan bubur. Yang jelas bulan Juli dan September saat Pilpres itu sudah musim kemarau.

4. SBY sebagai presiden adalah Pangti TNI, pada hari Senin 6 April 2009 pukul 13.00 Wib Pesawat Fokker TNI AU jatuh di Lanud Hussein Sastranegara Kota Bandung di mana SBY mengambil tempat deklarasi nyapres juga di kota Bandung. Saat deklarasi SBY Berbudi mengenakan busana warnah merah, simbol kalah, jatuh dan terluka. Mungkin kebetulan saja. Namun pada hari Selasa 28 April 2009 pukul 10.30 Wib Pesawat TNI AL Tobago (TB-10) jatuh di Sungai Srilandak Semarang Jateng. Artinya SBY akan kalah telak di Dapil Jateng dan Jogya, mungkin dari JK-Wiranto atau Mega-Pro, yang jelas SBY Berbudi jadi nomor bontot kurus kering di Jateng. Dan pada Hari Rabu 20 Mei 2009 pukul 06.00 Pesawat Hercules C-130 jatuh di Magetan Jatim di mana Jatim sebagai tempat kelahiran SBY dan Boediono dengan dukungan PKB diperkirakan akan menuai suara padat voter. Peristiwa ini pertanda mungkin SBY Berbudi akan kalah suara dari pasangan lain di Jatim, mungkin pula pertanda SBY Berbudi kalah dalam Pilpres.

5. SBY telah mengingkari karomah tanggal kelahirannya 9 September 1949 yang selama ini dipercayainya, contohnya PD dibentuk pada tanggal 9 September 2001 dan memiliki Tabloid SBY 9949. Karena deklarasi capresnya diadakan pada tanggal 15 Mei 2009 diundur dari rencana paling awal pada tanggal 9 Mei 2009. Kebetulan tanggal 15 Mei adalah hari kelahiran JK yang sudah deklarasi di Tugu Proklamasi, mungkin kebetulan bisa pertanda SBY Berbudi akan terkalahkan oleh JK-Wiranto.

6. Pertanda lain dengan dipilihnya Boediono, mesin politik koalisi partai dari PAN, PKS dan PPP, akan berbuat setengah hati, mendua, buktinya elit ketiga partai ini mengalami perpecahan. Di level grassroot voter ke tiga partai ini menjadi massa mengambang, potensi swing voter cukup tinggi.

7. Massa voter SBY-JK di Pilpres I 2004 adalah 33 %, pada putaran ke dua 66 %, penolakan SBY berduet kembali dengan JK, menghasilkan 33 % massa mengambang, akan melakukan swing voter ke pasangan lain sebagai dampak rasa kecewa.

8. Issu ketrlibatan Boediono di dalam kasus Obligor bermasalah BLBI. Pada tahun 1997-1998 pemerintah Orba mengundang IMF masuk ke Indonesia di mana Boediono dan Sri Mulyani adalah perwakilan pemerintah di dalam TIM IMF dalam rangka misi perbaikan ekonomi dengan cara resstrukturisasi dunia perbankan dan pengurangan subsidi BBM serta pengucuran BLBI di dalam penyiapan Aksevibilitas penyediaan dana perbankan yang mulai kekurangan modal karena aksi money rust para penabung.

9. Pada jaman kepresidenan Megawati, dimana SBY dan JK mundur, Boediono sebagai menteri keuangan merekomendasi penjualan beberapa BUMN seperti Indosat ke pada Investor asing, hal ini juga bagian dari scenario IMF untuk menyehatkan BUMN dengan melegonya ke pihak asing. Dan pada posisi yang sama Boediono kembali menggelontorkan dana 600 trilyun umumnya kepada obligor BLBI yang bermasalah dan sekarang menjadi donasi partai tertentu dan kontestan pilpres, di mana pada Pemilu 2004 para obligor ini juga menjadi donasi yang sama, seperti gaya klasik Robin Hud. Dana 600 trilyun ini juga masih macet dan bermasalah. Jadi jangan heran jika muncul tudingan Pengwapresan Boediono adalah sebuah scenario besar menyelamatkan para obligor BLBI yang bermasalah. http://public.kompasiana.com/2009/05/16/scenario-besar-penyelamatan-obligor-blbi/. Boediono melahirkan citra kesedarhanaan palsu, hidup sederhana tetapi menumpuk uang 22,06 Milyar, dengan pertambahan setiap tahun sebesar 3 Milyar. Sedangkan figur Boediono tidak memiliki ladang bisnis atau aktivitas sosial.

10. Issu Boediono sebagai neoliberalisme dapat dipahami karena beliau ahli dalam bidang ekonomi makro, memahami kedua korelasi ini anda tidak perlu untuk kuliah di fak ekonomi karena ekonomi makro menganut paham pasar bebas, invidualitas, dan penguatan ekonomi pada investor usahawan yang tidak peduli apakah itu dari investor dalam negeri atau pihak asing. kalau proses tender tentu investor asing lebih unggul. Dari berbagai tekanan dan issu praduga sepak terjang Boediono, menurut informasi salah seorang teman jurnalist kawakan, bahwa Boediono mungkin akan mundur sebagai cawapres SBY.

Anda setuju tidak setuju dengan postingan ini, ini hanya analisa pertanda seperti ramalan cuaca, lebih cepat lebih baik para fans SBY dan Tim Suksesnya menjadikan tulisan ini sebagai referensi menyiapkan pawang hujan, karena dua pasangan lain tentu sudah menyiapkan hal yang sama. Wallahualam.

Salam Blogger Kompasiana

10 Alasan SBY Memilih Boediono Sebagai Cawapres

Pendamping SBY untuk melaju Pilpres 2009 yakni Dr. Boediono(Gubernur BI) yang sudah beredar di media massa bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut saya, pilihan Capres SBY memilih Cawapres Boediono sudah tepat dalam tataran kepentingan partai Demokrat khususnya dan kelangsungan kabinet pada umumnya jika SBY-Boediono terpilih.Tapi tentu saja belum tepat dalam tataran mewakili kepentingan koalisi.

Sejak awal partai Demokrat memberi kewenangan penuh kepada SBY untuk memilih pendampingnya pada Pilpres. Berbondong-bondonglah nama-nama cawapres dari partai maupun profesional hingga 19 nama yang akhirnya mengerucut 3 nama : Boediono, Hidayat Nur Hidayat, dan Hatta Radjasa. Salah Sejak pengumuman hasil pemilu yang menempatkan Demokrat menjadi satu-satu partainya yang berhak mengajukan capres-cawapres sendiri (suara nasional >20%, kursi parlemen >25%), maka posisi tawar partai menengah PKS, PAN, PPP, PKB (selanjutnya ditulis : 4 Partai) menjadi ‘murah’. Dan akhirnya, PKS menjadi pihak pertama yang mendapat konfirmasi cawapres dari SBY adalah Doktor Ekonomi dan juga Gubernur Bank Indonesia saat ini : Dr. Boediono. Mengapa SBY memilih Boediono?

Menurut saya, minimal ada 10 alasan mengapa SBY memilih Boediono

1. SBY ingin cawapresnya “patuh”, ’setia’ dan tidak dominan secara politik.
   Boediono merupakan sosok profesional yang fokus pada pekerjaannya dan tidak “bergairah” dengan perpolitikan. Inilah yang dibutukan SBY untuk menjalankan kabinetnya mendatang (jika terpilih) agar fokus, terarah, dan satu komando. Jangan sampai “ada 2 nakhoda dalam 1 kabinet”, dan Boediono yang pasti bukan orang yang akan/berambisi menjadi “nakhoda”, namunsebatas co-pilot.
2. SBY membutuhkan cawapres yang ahli dalam bidang ekonomi.
   Selama ini kebijakan ekonomi kabinet Indonesia Bersatu lebih didominasi Wapres Jusuf Kalla bersama tim Ekonomi Kabinet. Tentunya kapabilitas SBY dalam kemajuan ekonomi masih kalah jauh dari para ekonom-ekonom ahli di negeri ini. Dan memang SBY bukanlah seorang ekonom, karena beliau adalah seorang Jenderal TNI yang terjun dalam politik pemeritahan. Mengapa ekonom Boediono dan bukan Sri Mulyani, karena hanya Mulyani lah satu-satunya menteri yang berani mengancam SBY untuk mengundurkan diri ketika SBY bersikokoh membela kepentingan saham grup Bakrie di BEI Oktober 2008 silam. Jadi, Boediono lebih ’setia’ dan ‘patuh’ daripada Mulyani.
3. SBY tidak menginginkan wakilnya adalah sosok yang memiliki pengaruh ketokohan dan politik yang besar atau berpotensi membesar.
   SBY sudah merasakan bagaimana Wapres saat ini memiliki pengaruh politik dan ketokohan yang dalam beberapa sisi cukup mendominasi daripada SBY. Dan bila saja disusupin kepentingan tertentu (politik), maka keretakan dan non-sinergis akan muncul. Disisi lain, mungkin SBY tidak ingin mendengar pernyataan masyarakat bahwa Cawapresnya adalah “The Real President“
4. SBY memilih Boediono karena Boediono adalah ekonom liberal-kapitalis yang handal dan dihormati terutama negara-negara neoliberalis kapitalis seperti Amerika Cs.
   Nama Boediono sangat terkenal dikalangan negara kapitalis asing, karena Boediono menjadi orang yang sangat dipercaya oleh kapitalis asing dalam menjalankan agenda-agenda ekonomi pasar dan “globalisasi kapitalis”.
5. SBY memilih Boediono merupakan suatu langkah untuk mengokohkan Sistem Presidensil Utuh.
   Sesuai dengan UUD 1945 Amandemen bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensil, maka SBY berusaha membuka lembaran baru untuk menerapkan sistem presidensil yang utuh. SBY mungkin memiliki pemikiran bahwa Capres-Cawapres seharusnya menjadi satu perpaduan utuh. Hal ini mirip dengan pasangan Capres-Cawapres di Amerika dimana berasal dari satu paket (satu partai). Namun, karena Demokrat hanya menguasai 26% kursi, tentu ia tidak dapat memilih cawapresnya dari Demokrat. Win-win solution adalah memilih kalangan non-partai. Dan bisa jadi, ini merupakan suatu “tes kesetiaan” yang dilakukan SBY kepada 4 partai.
6. SBY berhak penuh memilih siapa pendampingnya (Boediono) dan tidak perlu bermusyawarah pada 4 Partai untuk memutuskan siapa Cawapresnya.
   Karena hal ini sudah menjadi bargaining SBY dan Demokrat sejak awal “silahkan kalian daftar kader terbaik kalian, hanya SBY-lah satu-satunya orang yang memiliki sense yang paling baik menentukan siapa pasangan pendampingnya.”Secara tidak langsung, tersirat bahwa 4 Partai dalam beberapa kondisi dan situasi, tidak boleh mendikte keputusan Capres SBY. Dalam urusan pemilihan Cawapres, kader Demokrat berkata “Hanya SBY dan Tuhan yang tahu”. Wow…. Ini juga menunjukkan sinyal dari kubu SBY kepada 4 partai “Ingat, saya adalah pemimpin kalian. Saya punya otoritas penuh menentukan kebijakan. Cukuplah kalian menjadi pendukung, penimbang sekaligus pelengkap”
7. SBY memilih Boediono merupakan langkah strategis SBY untuk menjaga kepentingan Partai Demokrat di masa mendatang yakni periode 2014.
   Jika saja SBY terpilih kembali pada periode kedua, maka tahun 2014 SBY tidak bisa mencalonkan diri lagi. Sedangkan hingga saat ini, belum ada kader populer dan kompenten Demokrat yang siap menggantikan SBY nantinya. Sedangkan saat ini, bisa dikatakan 80% Demokrat adalah SBY itu sendiri. Menyikapi itu, maka SBY akan jauh lebih aman memilih wakil yang tidak berpotensi menjadi “rising star” dan menjadi pemimpin di tahun 2014. Jika SBY memilih 1 tokoh populer dari 4 partai, berarti SBY sedang membesarkan “macan” di kandang Demokrat yang mana akan menjadi potensi Capres di 2014 mengalahkan kepemimpinan dari Demokrat.
8. SBY memilih Boediono berarti membuka peluang besar koalisi Demokrat-PDIP
   Ini juga menjadi harapan SBY agar PDIP merapat ke Demokrat. Andai saja “deadlock” PDIP-Gerindra tidak ada “key”nya. Boediono adalah orang yang dekat dengan PDIP. Baik Demokrat maupun PDIP sama- sama mengklaim partai nasionalis, meskipun faktor kapitalis tampak dalam berbagai kebijakannya.
   Hal ini juga saya bahas di bagian akhir dari artikel :Inilah Politik : Yoyo vs Gasing Ingin Berkoalisi
9. SBY memilih Boediono dengan harapan memberi nilai “tengah” kepada 4 partai dan 3 usulan cawapres
   Agar netral dalam “menimbang-nimbang” dari utusan cawapres 3 parpol yakni dari PKS (Hidayat Nur Wahid), PAN (Hatta Radjasa), dan PKB (Muhaimin Iskandar). Disisi lain, SBY berusaha menepis opini publik bahwa SBY terlalu mengakomodir kekuatan “hijau” sehingga secara bertahap SBY akan “dikeroyokin” oleh perwakilan yang mengsuarakan perubahan “Sila 1 Pancasila”.
10. SBY tidak memilih salah satu dari 3 kader partai karena :
    • Hidayat Nur Wahid (HNW): dikenal tokoh yang terlalu “hijau” dan kurang kapabel dalam ekonomi yang menjadi fondasi dasar pemerintahan. Disisi lain, banyak potensi negatif yang akan dituju HNW seperti beberapa rumor yang telah beredar beberapa waktu silam.
    • Hatta Radjasa (HR) : HR memiliki “cacat” tatkala terjadi banyak kecelakan ketika menjadi Menhub. Disisi lain, memilih HR berarti mengikuti “instruksi” Amien Rais yang notabene bahwa SBY setuju dan menerima kebijakan pro-rakyat, suatu kebijakan yang berhaluan dengan SBY yang lebih pro-kapitalis. Meskipun HR adalah “speaker”-nya SBY.
    • Muhaimin Iskandar (MI) : MI adalah Ketum PKB yang notabene tidak begitu dihendaki SBY mengingat Wapres dari ketua partai akan berpengaruh pada kinerja kabinet (bisa pecah). Disisi lain, SBY pun menimbang, apakah MI tidak berpotensi “tidak menghormati SBY”, karena MI pernah dan sedang bersiteru dengan “tuannya” Gus Dur, meskipun Cak Imin dekat dengan SBY.

*********

Itulah 10 analisis saya mengenai mengapa SBY memilih Boediono dan bukan memilih wakil kader dari partai PKS, PAN, PKB, PPP (tidak mengajukan). Karena sejak awal Demokrat dan PKS sudah menjalin koalisi flatform yang mengedepankan kepentingan bangsa daripada kursi kekuasaan, maka dalam posisi ini PKS “terpaksa” ikut arus SBY. Sudah sangat jelas posisi SBY cukup tinggi dan “mahal’ dibanding partai-partai kecil ini. Gemparnya isu ini meninggalkan kesan bahwa “koalisi di kubu Demokrat” tidaklah kokoh. Komunikasi dan konflik kepentingan masih sangat kental dalam koalisi yang cenderung mementingkan kepentingan partai masing-masing. Dan tampak sekali bahwa pemerintah SBY akan “cukup” otoriter dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, sangatlah wajar jika PKS, PAN, PPP agak kecewa. Ini juga menunjukkan bahwa manuver “Koalisi Lanjutkan” tidaklah jauh berbeda dengan “Koalisi Besar”. Sama-sama menghitung kekuatan untuk merebut kekuasaan dan akhirnya koalisi yang terbentuk sangatlah rapuh. Parade para politikus partai ini merupakan pelajaran buruk bagi masyarakat yang kurang mengerti tentang politik. Dan dengan kondisi carut-marut kekuasaan ini, maka sangatlah wajar jika Golput menjadi pemenang dengan Angka mencapai 50-66,7 juta penduduk pada Pileg 2009 silam.

Untuk PKS harus bisa menerima ini, karena sejak awal mereka mengatakan telah mengajukan cawapres melalui amplop tertutup seraya mengatakan “dipilih atau tidak, itu tidak terlalu penting (ada 4 alasan koalisi). Yang penting adalah flatform. Kita berkoalisi bukan hanya mengincar cawapres”.
Untuk PAN, hmmm… Pak Amien Rais harus bisa menerima konsekuensinya. Menurut saya, pemilhan Boediono merupakan tamparan cukup keras bagi Amien Rais, karena Boediono adalah sosok pro-liberali-kapitalis, bukanlah sosok yang pro-nasionalis dan ekonomi kerakyatan yang menjadi harapan Amien Rais. Tampaknya, Soetrisno Bachrir (SB) berada di track yang benar, sementara (maaf) pak Amien tampaknya keliru (memang Amien dan Prabowo sulit duduk bersama mengingat perjuangan 1998 ). Pilihan sulit bagi Amien Rais…

Demikianlah 10 analisis saya atas alasan mengapa SBY memilih Boediono sebagai pasangan Cawapresnya. Sangatlah mungkin ada kekeliruan dalam analisis saya ini. Dan saya harap ada masukan dari rekan-rekan. Jika ada kurang, silahkan tambahkan. Jika ada tidak tepat, mohon dikoreksi juga.

Salam Perjuangan Para Aktivis dan Mahasiswa pada 12 Mei 1998
Salam Perubahan,
13 Mei 2009, ech-nusantaraku

Hanya Raih 5 Suara, Caleg Stres, Gali Tanah

Jakarta, RMonline. Dampak kekalahsn pemilu tak hanya berimbas kepada sang caleg yang sudah memertaruhkan hal-hal penting untuk mendongkrak popularitasnya dan meraih suara, namun gagal.

Diduga kesal dengan raihan suara di tempat tinggalnya minim, salah seorang calon legislatif IS menutup jalan desa Pinggirsari Kecamatan Sukawening, dengan menggali aspalnya.

Penutupan jalan yang menghubungkan Kecamatan Sukawening dengan Pangatikan itu dilakukan beberapa jam setelah penghitungan suara.

IS marah-marah lantaran perolehan suaranya hanya mencapai lima suara. Bahkan di TPS-nya sendiri, IS sama sekali tidak memperoleh suara alias nol.

Dindin, salah seorang petugas piket kantor Kecamatan Sukawening baru mengisahkan kejadian tersebut sabtu (12/4).

Dikatakannya, penutupan jalan dilakukan IS begitu dia melihat hasil perolehan suara di beberapa TPS

“Laporan yang kami dengar, dia melakukan penutupan jalan (Sukawening-Pangatikan) dengan setelah melihat hasil perolehan suara. Bahkan keesokan harinya dia menutup badan jalan dengan cara menggalinya,” ujarnya seperti yang dilansir Radar.

Perbuatan IS itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap warga, karena tidak ada satu pun yang mencontreng dirinya. Akhirnya ia melampiaskan kekesalannya itu dengan cara yang tidak terpuji.

Akibat ulah yang dilakukan Iip, warga merasa resah. Kemudian warga melaporkannya ke pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat.

“Setahu saya, kasus tersebut sudah ditangani aparat kepolisian,” tambahnya.

Kasatreskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar membenarkan kejadian penutupan jalan yang dilakukan salah seorang caleg tersebut.

“Benar, kami mendapatkan laporan adanya penutupan dan penggalian badan jalan oleh seorang caleg yang tidak puas. Tapi setelah kita datang itu dapat diselesaikan di tingkat polsek secara kekeluargaan,” katanya. [hta]

Gus Dur: Pemilu 2009 Ini Brengsek !!!

Jakarta - Mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) geram dengan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2009 kali ini yang dianggapnya brengsek dan curang. Makanya, Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB ini akan menggalang kekuatan untuk menolak hasil pemilu. Ia pun minta pemilu ulang.

Demikian disampaikan Gus Dur usai menghadiri deklarasi Cawapres Emir Soendoro dan pembukaan pameran lukisan di Jl Imam Bonjol No 4, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009). Berikut petikan wawancara Gus Dur dengan sejumlah wartawan usai acara tersebut.

Bagaimana Tanggapan Gus Dur tentang hasil Pemilu sekarang?

Brengsek…

Brengsek kenapa Gus?

Ya, karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) nggak siap.

Misalnya?

Ya, nggak siap, kok misalnya. Nggak siap, ya nggak siap.

Langkah Gus Dur sendiri bagaimana?

Kita tolak pemilu itu dan minta pemilu lagi.

Akan galang kekuatan untuk tolak pemilu?

Iya…

Sudah ada komunikasi dengan siapa aja?

Ya, gampanglah.

Kira-kira prediksi Gus Dur, apa yang akan terjadi pasca pemilu?

Semuanya jengkel. Semuanya jengkel kok. PDIP dan lain-lainnya semua menyatakan, pemilihan yang kemarin itu tidak sah.

Artinya Gus Dur mendukung langkah Megawati, Prabowo dan Wiranto untuk melakukan gugatan?

Iya…

PKB Cak Imin hasilnya gimana?

Tidak di bawah Cak Imin.

Kan, hasil sementara PKB Cak Imin sampai 5 persen?

Kita yang masuk, kita jumlahnya masuk segitu.

Jadi kubu Cak Imin tidak diakui?

Tidak…

Golput semakin banyak, indikasikan apa?

Mengindikasikan orang tidak senang dengan pemilihan sekarang, karena kecurangan.

Karena KPU tidak siap?

Karena curang.

( zal / iy )

————
Berbeda dengan Gus Dur, seorang pejabat dari Jerman justru mengagumi perkembangan demokrasi (dan toleransi beragama) di Indonesia. Berikut ini beritanya.
————

Jerman Apresiasi Toleransi Beragama di Indonesia
Minggu, 12 April 2009 | 01:43 WIB

LONDON, KOMPAS.COM–Jerman menilai positif toleransi kehidupan beragama dan hidup berdampingan secara damai di Indonesia yang dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Divisi Intercultural Dialogue-Dialogue with the Islamic World, Kementerian Luar Negeri Jerman, Dr Gabriela Linda Guellil dan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik/IDP Departemen Luar Negeri RI, Andri Hadi di Kemlu Jerman, demikian keterangan dari KBRI Berlin kepada Antara London, Sabtu.

Dirjen IDP Deplu Andri Hadi, berada di Berlin dalam rangka menjajaki kerjasama di bidang Interfaith Dialogue dengan Pemerintah Jerman.

Dalam pertemuan itu disampaikan berbagai kegiatan intrafaith dan interfaith dialogue yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara sahabat seperti Australia, Austria Italia, Vatikan dan Rusia.

Pada kesempatan itu Dirjen IDP menyampaikan rencana penyelenggaraan Global Interfaith Dialogue tahun 2010 di Indonesia dan diharapkan jerman turut serta dalam rangka meningkatkan pemahaman keharmonisan beragama yang kompatibel dengan demokrasi di Indonesia.

Palam pertemuan itu juga dibahas berbagai kemungkinan bentuk kerjasama baru antara kedua negara.

Pemerintah Jerman menyoroti dan menaruh perhatian terhadap kehidupan beragama di Indonesia yang toleran dan hidup berdampingan secara damai serta dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain.

Duta Besar RI Berlin, Eddy Pratomo, menyampaikan kesiapan pihak KBRI untuk memfasilitasi terlaksananya kerjasama yang lebih erat di masa yang akan datang.

Pihak Jerman menyampaikan antusiasmenya untuk turut serta berpartisipasi dalam kerangka Global Interfaith Dialogue yang akan diselenggarakan oleh Indonesia, ujar Dubes Eddy Pratomo.

Menanggapi hasil sementara Pemilu, pihak Jerman menyampaikan ucapan selamat dan menghargai setiap hasil pemilihan umum sebagai suatu cerminan dari keinginan rakyat Indonesia yang sangat mendasar dan patut dihormati oleh masyarakat internasional.

Dr. Gabriela Guellil mengatakan meskipun kondisi geografis yang sangat luas dan jumlah pemilih yang sangat besar, pelaksanaan Pemilu di Indonesia tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu Pemerintah Jerman sekali lagi menyampaikan kekagumannya atas perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kunjungan Dirjen IDP ke Berlin dilakukan seusai menghadiri pertemuan 2nd Forum of the Alliance of Civilizations yang diselenggarakan di Istanbul, Turki.